RDP Vs BKF

Agenda Rapat:

Isi Laporan Rapat

Kepala badan kebijakan fiskal Depkeu menjelasakan jawaba dari beberpa apertanyaan anggota dewan mengenai :

1. Anggaran Pendapatan Negara 2009 dan RAPBN 2010.

2. Pendapatan negara tahun fiskal 2009 dan dampaknya terhadap perekonomian.

3. Perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN Cina, Australia, New Zealand dll.

4. Dasar penetapan Fiskal dsb.

Berdasarkan tugas pokok BKF (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 pasal 1792) yaitu:

Menyajikan informasi dan pemantauan ekonomi dan sektor keuangan yang terkini
Mewujudkan rumusan kebijakan pendapatan Negara, APBN, serta ekonomi makro yang dipercaya dengan didukung hasil kajian (research based policy)
Mewujudkan pengelolaan risiko fiskal yang prudent
Mewujudkan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang memberikan manfaat optimal
Mewujudkan SDM yang professional melalui peningkatan kompetensi dan disiplin pegawai
Memutakhirkan instrumen kebijakan

Fungsi BKF

Perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro serta proyeksi ekonomi makro;
Penyiapan bahan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, Laporan Semester I dan Prognosa Semester II pelaksanaan APBN, RAPBN Perubahan, bahan Pidato dan Lampiran Pidato Presiden, Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR dan DPD, jawaban pertanyaan dan bahan konsultasi dengan Lembaga Internasional dan Regional di bidang ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara dan risiko fiskal;
Analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan pendapatan negara, belanja negara, dan ekonomi dan keuangan;
Analisis, perumusan rekomendasi dan evaluasi pengelolaan risiko ekonomi dan keuangan, risiko BUMN, dan risiko dukungan pemerintah;
Analisis dan perumusan rekomendasi terhadap kelayakan pemberian dukungan pemerintah atas pelaksanaan kerja sama penyediaan infrastruktur;
Analisis, perumusan rekomendasi dan pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
Pemantauan dini perkembangan ekonomi dan surveillance;
Pengkajian kebijakan ekonomi, keuangan, dan fiskal;
Penyusunan dan pengembangan model ekonomi dan keuangan;
Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan fiskal;
Pengelolaan data dan statistik;
Koordinasi pelaksanaan kegiatan tim tarif;
Pelaksanaan administrasi Badan.

BKF adalah sebuah badan yang memberikan masukan dan rekomendasi kepada depkeu mengenai kebijakan fiskal, besaran tarif pajak, bea masuk dan tarif perdagangan lainnya. Dalam memantau jalannya perekonomian BKF memiliki pusat pemantauan dini dan analisis perkembangan ekonomi yang memiliki dampak terhadap APBN dan perekonomian nasional. PKM telah memiliki sebuah model yang dapat digunakan untuk menganalisa dan menghitung kebijakan makro ekonomi dan kaitanya terhadap kebijakan fiskal, sektor rill, dan moneter.

Dari hasil analisa di perlihatkan mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada awal tahun 2009 yang menggambarkan kondisi krisis sehingga pada waktu itu pemerintah mengambil sebuah kebijakan stimulus fiskal yang bertujuan untuk stabilisasi perekonomian sebesar Rp.73.3 trilliun. Efek dari stimulus kebijakan fiskal 2009 dapat terlihat dari pertumbuhan perkeonomian Indonesia yang dapat mencapai 4.3% sedangkan jika tidak ada stimulus, pertumbuhan akan mencapai besaran 2.9%. Pengambilan kebijakan stimulus didukung juga dengan pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak yang berasal dari penarikan dan tunggakan pajak yang baru dibayar pada tahun 2009,sehingga total penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 565,77 trilliun sehingga hal ini dapat menolong program stimulus fiskal dalam meredam gejolak krisis.

Pendapatan Penerimaan negara dari sektor pajak

Target pendapatan pajak sendiri pada tahun 2010 diperkirakan akan naik dikarenakan target base pada tahun 2009. sehingga di pastikan target pajak tahun 2010 naik. BKF sendiri mempunyai peran dalam menghitung, menentukan besarnya tarif dan target pajak yang akan di laksanakan oleh Dirjen pajak. Target dan besaran pajak yang di hitung menurut Anggito Abimayu selain didasarkan pada pencapaian tahun sebelumnya juga berdasarkan program kebijakan pemerintah yang akan berjalan.

IR. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG :

Pertanyaan

Perbedaan pengenaan tarif ekspor CPO di daerah?

Jawaban

Perbedaan pengenaan tarif ekspor Cpo terjadi karena program stabilisasi harga CPO didaerah berbeda-beda. Kelebihan tarif yang masuk ke pemerintah akan di subsidi ke daerah-daerah yang harga CPO nya masih belum stabil.

Pertanyaan

Parameter yang menjadi dasar perhitungan early warning system?

Jawaban

Parameter Departemen keuangan dalam memperhitungkan apakah kondisi perkeonomian memburuk atau tidak didasarkan pada nilai IHSG, harga minyak, harga emas, nilai tukar, dan cadangan devisa Indonesia. Laporan perkembangan kondisi perkeonomian anasional secara rela time dapat di kethui oleh semua pegawai BKF melalui akses handphone.

Pewrtanyaan

Kapan kebijakan stimulus di terapkan?

Jawaban

Program kebijakan stimulus fiskal hanya dilakukan ketika kondisi perekonomian dalam keadaan kurang baik. Program stimulus fiskal sendiri bertujuan untuk menggenjot aktivitas perekonomian ketiaka terjadi resesi. Pada tahun 2009 kondisi perekonomian Indonesia memang dalam keadaan kurang baik sehingga pemerintah mengambil kebijakan stimulus fiskal.

IR.SADAR SUBAGYO:

Pertanyaan

Peningkatan rasio pajak dari 13% menjadi di atas 15% terhadap PDB

Jawaban

Kemungkinan pemerintah dapat menaikkan target penerimaan pajak dan diharapkan rasio dapat melebihi 15% terhadap PDB, namun hal tersebut masih dalam pembahasan pemerintah.

Drs. ADE KOMARUDIN, MH

Pertanyaan:

Lembaga-lembaga yang menjadi lead analisa perekonomian?

Jawaban:

BKF hanya memberikan rekomendasi kepada menteri keuangan sesuai tupoksi BKF, namun jika di mungkinkan dapat bekerja sama dengan kementrian lainnya. Seperti dalam CAFTA dimana BKF hanya menghitung besaran tarif pajak impor sedangkan kementrian perdagangan yang melakukan negosiasi tarif yang di berlakukan.

Pertanyaan:

Apakah dampak dari free trade dapat menurunkan pendapatan negara dari sektor bea masuk barang?

Jawaban:

CAFTA memberikan keuntungan kepada Indonesia berupa harga produk yang lebih murah, namun akibat penurunan tarif bea masuk ini, pendapatan negara di sektor kepabeanan akan menurun. Tapi hal ini dapat di ganti dengan peningkatan tarif pajak barang impor yang memang tidak di ikutsertakan dalam perjanjian CAFTA, sehingga pemerintah masih dapat meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan pajak. CAFTA sendiri memberikan peluang bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspornya ke China, namun di satu sisi ada beberapa sektor industri yang masih harus di negosiasikan apakah akan diikutkan dalam CAFTA atau tidak. Pemerintah berkepentingan melindungi sektor ini karena rentan terhadap serangan produk China. Caranya adalah masih memberlakukan pengenaan tarif impor terhadap 228 jenis produk.

Bapak ANDI RACHMAT, SE

Pertanyaan

Gap kebijakan fiskal antara pusat dan daerah

Jawaban

Tertulis pada pertemuan tanggal 5 Februari 2010.

Pertanyaan

Rekomendasi BKF terhadap FTA

Jawaban

BKF merekomendasikan 2 instrumen dalam menghadapi CAFTA:

1. Pembicaraan ulang mengenai tarif dan dan waktu pemberlakuannya.

2. Trade Deffence yaitu dengan melakukan perlindungan dengan pengenaan tarif impor produk.

H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE

Pertanyaan

Berpijak dari kasus pada tahun 2009 dimana terdapat sebuah anomali fiskal yang berdampak terhadap kenaikan APBN, apakah ada kemungkinan hal tersebut terjadi pada tahun 2010.

Jawaban

Anomali kebijakan fiskal dikarenakan kebijakan defisit namun pemerintah masih dapat melakukan kebijakan stimulus fiskal, hal ini sekali lagi dikarenakan adanya penerimaan pajak tertunggak yang dibayarkan pada tahun 2009.

Pertanyaan

Pos-pos APBN yang paling besar mempengaruhi APBN?

Kenapa belanja modal memiliki rasio anggaran yang kecil?

Apakah model fiskal yang diterapkan mempunyai pengaruh kompetitif terhadap perekonomian?

Jawaban

Tertulis disampaikan pada tanggal 5 Februari 2010.

Pertanyaan

Efektifitas stimulus fiskal?

Jawaban

BKF menganggap program kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah berdampak postif yang berarti berhasil hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan Indonesia yang mampu bertahan hingga 4.3%. dan jika tidak di lakukan program stimulus maka di perkirakan pertumbuhan Indonesia hanya mampu bertahan pada 2.9%.

Kesimpulan Rapat

1. Komisi XI meminta kepada BKF secara tertulis memberikan jawaban dari pertanyaan anggota komisi yang berkaitan dengan laporan kuantitasif dari APBN, kondisi perekonomian, besaran penyerapan anggaran, dan gap fiskal antara daerah pusat dan antar daerah.

2. BKF dalam melakukan analisi harus mengacu kepada efektifitas penyerapan anggaran, analisa gap fiskal antar daerah, dan pembangunan infrastruktur daerah.

3. Laporan efektifitas penyerapan anggaran 2009.

4. Komisi XI ingin dapat berpartisipasi dalam setiap penentuan kebiajakn APBN.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!